Jadilah Konsumen yang Cerdas dan Kritis akan Hak-Haknya

Sejatinya UU Perlindungan Konsumen menjamin perlindungan akan keberadaan konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya namun seringkali di Indonesia konsumen masih jauh dari terlindungi. Hampir setiap hari kita temui adanya keluhan/pengaduan dalam transaksi properti yang ada di media massa. Pengaduan tidak hanya sebatas masalah-masalah klasik seperti spesifikasi rumah tidak sesuai janji dan penyerahan rumah serta proses penyelesaian dokumen yang terlambat tetapi sampai ke persoalan tata ruang perumahan. Sering kita temui developer memasarkan proyek perumahan dilokasi yang jelas-jelas akan dilalui jaringan infrastruktur seperti pipa gas dan jalan tol. Namun, pihak Pemeritahan Daerah (Pemda) dengan tanpa rasa bersalah tetap menerbitkan IMB-nya. Akibatnya, ketika infrastruktur tersebut dibangun timbul masalah yaitu dengan tergusurnya perumahan yang dilalui jalan tol atau pipa gas. Contoh nyata akan tergusurnya perumahan adalah disekitar kawasan Cibubur dan Depok yang baru dibeli 4 – 5 tahun yang lalu.

Selain harus memcermati keabsahan legalitas, klausul perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) atau Akta Jual Beli (AJB) dan dokumen lainnya, hendaknya konsumen perlu mencermati kewajiban developer dalam kepemilikan izin lokasi biasanya disebut Surat Izin Penunjukan Peruntukan Tanah – SIPPT yang isinya berkenaan dangan Hak dan Kewajiban Developer, Master Plan dan Site Plan perumahan melalui pengecekan langsung ke Dinas Tata Kota Pemda setempat untuk memastikan rumah tidak tergusur proyek infrastuktur tersebut paling tidak sampai HGB-nya selesai.

Khusus berkaitan SIPPT yang berisikan Hak dan Kewajiban tersebut, Hak yang dimaksud adalah hak developer untuk membebaskan/membeli tanah, membangun/mengelola dan untuk mengalihkan atau menjual rumah-rumah yang telah dibangunnya, sedangkan kewajiban developer adalah menyediakan dan atau menyerahkan kepada Pemda setempat berupa fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos) termasuk didalamnya tempat ibadah, dan prasarana lingkungan seperti saluran air dan jalan. Sedangkan jenis dan besaran/jumlah fasilitas-fasilitas tersebut tergantung dengan besar-kecilnya proyek perumahan yang disesuaikan dengan rasio jumlah penduduk diperumahan tersebut.

Terkait dengan penyediaan fasum dan fasos tersebut merupakan bagian dari kewajiban izin lokasi yang diberkan maka developer yang tidak melaksanakannya/wanprestasi dapat dikenakan sanksi oleh Pemda berupa sanksi administratif yaitu penghentian pelayanan kepada developer sehingga mampu menyulitkan bahkan menghentikan untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan lainnya. Sanksi lainnya bisa berupa tindakan hukum seperti penghentian kegiatan atau penyegelan lokasi proyek perumahan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa kesemuanya itu tergantung dari keseriusan Pemda dalam membela konsumen (rakyat).

Ada beberapa langkah taktis dan efisien bila didapati adanya developer lalai dalam menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut yaitu:

- Dapatkan fotokopi izin lokasi dari Pemda setempat terlebih dahulu agar dapat dipastikan fasilitas apa saja yang menjadi kewajiban developer. Apakah sudah atau belum dikompensasikan artinya direlokasi atau diganti dengan uang. Jika sudah, berarti kewajiban telah terpenuhi.

- Ajukan komplain secara lisan dan tertulis kepada developer dan pastikan developer menerimanya dan adakan musyawarah terlebih dahulu. Namun, jika tidak ditanggapi maka pertama, laporkan dan desak Pemda melalui pengaduan ke DPRD setempat agar mereka memanggil dan menuntut developer untuk merealisasikan kewajiban-kewajibanya. Kalau perlu ekspos ke media massa baik daerah maupun nasional sekaligus meminta asosiasi developer, kedua sampaikan kasusnya ke Badan Penyelesaikan Sengketa Konsumen (BPSK) atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Direktorat Perlindungan Konsumen-Ditjen Perdagangan Dalam Negeri-Departemen Perdagangan, ketiga gugat secara hukum dengan membawa persoalan ke Pengadilan apabila semua langkah diatas mengalami kebuntuan.

Dari semua hal tersebut diatas, keberanian konsumen untuk mengadukan dan menggugat adalah tindakan nyata yang sangat diperlukan. Percuma, kalau mengetahui langkah-langkah menghadapi kelalaian dan ketidakbecusan developer tanpa adanya tindakan konkret. Jadilah konsumen yang cerdas, berani dan kritis terhadap hak-hak yang seharusnya diterima. Ubah budaya permisif yang menghinggapi masyarakat Indonesia pada umumnya menjadi budaya kritis yang positif.

Salam,

-Delta 6-